Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia adalah lembaga multi-pihak yang dibentuk untuk memacu pembaruan tata pemerintahan di Indonesia. Kemitraan merupakan badan hukum Indonesia yang berbentuk perkumpulan perdata nirlaba, yang secara teknis beroperasi sebagai proyek Program Pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme - UNDP). Lembaga pelaksana proyek ini adalah Direktorat Fungsionaris di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Kemitraan bekerja dengan instansi pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil (civil society organizations atau CSOs) untuk melaksanakan agenda pembaruan nasional. Dengan dukungan masyarakat internasional, Kemitraan melibatkan secara bersama-sama pemerintah Indonesia, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan masyarakat sipil untuk mengupayakan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di Indonesia. Masyarakat internasional menyediakan dukungan teknis dan pendanaan, tetapi kepemimpinan dan tanggungjawab keberhasilannya tetap berada pada para pemangku kepentingan nasional.
Terbentuknya Kemitraan dapat ditelusuri-balik sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik yang menimpa Indonesia pada akhir dekade 1990-an. Tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha dan negara-negara donor berkumpul dengan semangat pembaruan dan hasrat yang kuat untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Kerjasama mereka ini berkontribusi pada suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas pada Juni 1999 dan menghasilkan satu landasan yang ideal untuk menggerakkan upaya serupa guna memajukan pembaruan tata pemerintahan.
Pada tahun 2003 Kemitraan menjadi sebuah badan hukum independen. ‘Perkumpulan Para Mitra’ yang beranggotakan para pemuka masyarakat sipil Indonesia yang merupakan pendiri organisasi ini, secara resmi menjadi badan pengambil keputusan tertinggi di Kemitraan, sementara Dewan Pengarah memperoleh peran sebagai penasehat. Struktur yang baru ini menandai langkah pertama menuju otonomi.
Sampai akhir tahun 2006, portofolio program Kemitraan mencapai 76 proyek yang sedang berjalan dan 33 proyek baru. Dengan berubahnya lingkungan, maka Kemitraan harus menyesuaikan diri dan perlu mengkaji arah kebijakan ke depan. Oleh karenanya, Kemitraan telah merumuskan rencana strategis yang baru berdasarkan pencapaian di tahun – tahun sebelumnya. Berdasarkan evaluasi tata pemerintahan dan hasil dari pencapaian sebelumnya, Kemitraan memutuskan untuk memfokuskan pada 3 kelompok program, yaitu Tata Pemerintahan dalam Pelayanan Publik (Public Service Governance - PSG), Tata Pemerintahan Demokratis (Democratic Governance - DEG), dan Tata Pemerintahan dalam sector Keamanan dan Peradilan (Security and Justice Governance - SJG).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar